Bendera Burundi. (Foto: Thinkstock)
Bujumbura: Pemerintah Burundi meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk menutup kantornya di Bujumbura.
Kabarnya, surat telah dikirim ke Koordinator PBB Garry Conille untuk diteruskan kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM di Jenewa, Michelle Bachelet.
"Semua staf di Burundi harus segera meninggalkan negara ini paling lambat dua bulan untuk berkemas," kata seorang sumber dari Kementerian Luar Negeri Burundi, dikutip dari AFP, Kamis 6 Desember 2018.
Seorang pejabat PBB yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa Pemerintah Burundi kini semakin radikal dan menentang komunitas internasional. "Kami menyayangkan keputusan tersebut," ucap dia.
Sejak April 2015, Burundi dilanda krisis saat Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan untuk maju ketiga kalinya dalam pemilihan presiden. Padahal, aturan batas masa jabatan presiden di Burundi hanya dua periode.
Sejak saat itu, bentrokan yang menyebabkan perang saudara pun pecah. Akibatnya, lebih dari 1.200 warga tewas dan 400 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah juga memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Dewan HAM PBB pada Oktober 2016. Sebelumnya, PBB menyatakan adanya penyiksaan di Burundi.
September 2018, Burundi mengancam akan keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB seiring dengan adanya laporan pelanggaran HAM di negara mereka.
(FJR)
https://ift.tt/2GeYdWr
December 06, 2018 at 05:06PM from METROTVnews.com https://ift.tt/2GeYdWr
via IFTTT
No comments:
Post a Comment