Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) segera diselesaikan. Diharapkan Perpres DNI ditandatangani sebelum Februari.
"Mudah-mudahan sebelum Februari," kata Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2019.
Dirinya menjelaskan molornya penyelesaian aturan di akhir tahun lantaran berada di periode sibuk bagi pemerintah. Selain DNI, sebagian kebijakan yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 sudah selesai, sementara yang lainnya masih menunggu finalisasi.
"(Perpres DNI) sedang dalam proses akhir dan sudah akan ditandatangani. Kalau yang mengenai fasilitas pajak itu kan PMK, itu sudah keluar. Mungkin yang Perpres dan PP yang masih proses," jelas dia.
Darmin menyebutkan semua aturan akan diberlakukan setelah ditandatangani. Sementara khusus untuk aturan DNI, dirinya memastikan, tidak akan ada perubahan dari apa yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum akhir 2018 lalu.
Adapun Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 terdiri dari perluasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), relaksasi DNI, hingga memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.
(ABD)
http://bit.ly/2R6czgB
January 04, 2019 at 02:46PM from METROTVnews.com http://bit.ly/2R6czgB
via IFTTT
No comments:
Post a Comment