Pemerintah Diminta Tindak Tegas KKB Papua

Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W Yudha. (FOTO: MI/Irfan)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Satya W Yudha meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. KKB punya tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tindakan mereka sudah melebihi terorisme karena bertujuan memisahkan diri dari NKRI. Pemerintah harus tegas menyebut mereka sebagai kelompok separatis sehingga TNI bisa masuk," kata Satya seperti dilansir dari Antara, Jumat, 14 Desember 2018.

Satya menilai ketika masuk dalam kategori gerakan separatis maka TNI bisa langsung bertindak. Sebab tugas institusi tersebut menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman kelompok separatis.

Dia bilang aksi teror yang dilakukan KKB di Papua sudah tidak bisa ditangani oleh Polri. Dengan demikian TNI bisa masuk dengan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Tindakan separatisme lebih dari terorisme karena terorisme bisa jadi tidak memisahkan diri dari NKRI namun hanya bertujuan menimbulkan kekacauan. Kalau separatisme jelas-jelas menyangkut kedaulatan NKRI," tutur dia.

Politisi Partai Golkar itu menekankan jangan sampai dalam rangka menegakkan kedaulatan lalu negara ragu hanya karena masalah HAM. Dia menyarankan agar TNI melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melakukan tindakan di Papua.

"Libatkan saja Komnas HAM agar transparan, karena ketika dinyatakan kelompok separatis maka ada negosiasi, apakah mau damai secara diplomatik atau diselesaikan melalui jalan fisik," ujar Satya.

Pandangan terkait HAM, lanjut dia, harus adil dan tidak berat sebelah. Satya menegaskan pembunuhan warga sipil oleh KKB merupakan pelanggaran HAM.

(SCI)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CdBo14
December 14, 2018 at 08:13PM from METROTVnews.com https://ift.tt/2CdBo14
via IFTTT