Pages

Saturday, December 15, 2018

Larangan Poligami untuk Internal PSI

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri.

Jakarta: Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak merecoki kebijakan partainya soal larangan poligami. Romli menyebut PSI memilik hak ideologis dalam menjalankan politik partai.
 
"Aturan larangan poligami itu untuk internal mengurus PSI, PPP enggak boleh ngomong dong," kata Guntur di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Desember 2018.
 
Guntur mengatakan, aturan larangan poligami sejauh ini diberlakulan PSI untuk kader, pengurus, hingga caleg. Guntur menegaskan PSI memiliki hak penuh menjalankan kebijakan untuk internal partai.
 
"PPP urus saja PPP, jangan ngurusi PSI," tegas tokoh muda Nadhlatul Ulama itu.
 
Menurut Guntur, sikap atau pemikiran politik PSI tak bisa selalu dikaitkan dengan partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Apa yang menjadi sikap PSI, kata dia, bukan berarti merupakan sikap Jokowi, atau koalisi.
 
"Itu adalah pernyataan mengada-ngada. Tidak bisa dihubungkan sikap PSI dengan sikap koalisi," ujarnya.
 
Guntur mengatakan, PSI enggan berdebat soal larangan poligami dalam ranah agama. Kebijakan larangan poligami diambil PSI semata merujuk fakta sosial dan suara perempuan.
 
Juru Bicara Bidang Perempuan PSI Dara A.K Nasution menjelaskan, partainya sudah memiliki aturan organisasi soal larangan poligami. Aturan termuat dalam Bab 1 Pasal 5 poin 2C yang melarang pengurus, caleg, dan kader melakukan praktik poligami.
 
"PSI memiliki political will memulai kultur anti poligami dari dalam kami sendiri," kata Dara.

Baca: PSI Diminta Tidak Membebani Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengultimatum PSI terkait sejumlah pernyataan politiknya. Sebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, Rommy menilai sikap politik PSI yang menyinggung sektor agama telah membuat gaduh dan berpotensi melabeli petahana sebagai sosok yang anti islam. 

Sikap politik PSI dimaksud Rommy yakni soal penolakan perda berbasis keagamaan, maupun yang teranyar soal larangan poligami.
 
"Saya mengimbau rekan-rekan di PSI untuk tidak justru menjadi dirinya sebagai liabilities atau beban, sehubungan dengan positioning strategi yang mereka lakukan melabelkan Jokowi sebagai anti islam," kata Rommy di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Desember 2018.

(FZN)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zYS1MD
December 15, 2018 at 03:12PM from METROTVnews.com https://ift.tt/2zYS1MD
via IFTTT

No comments:

Post a Comment