Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menegaskan Pemerintahan Jokowi-JK selalu menekankan pada adanya perubahan dan perbaikan, terutama dalam melakukan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Salah satunya melalui kemudahan perizinan bagi startup di Tanah Air.
"Pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya Kemenkominfo selalu berusaha agar kita senantiasa mendisrupsi diri kita untuk berubah. Apa yang berubah? Pertama, Kominfo dalam hal ini perannya. Sebelumnya sebagai regulator yaitu yang membuat regulasi-regulasi, yang membuat aturan, izin, kini berubah," katanya, di Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.
Adapun hal itu disampaikan Rudiantara saat membuka Lokakarya Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), 16-18 Desember 2018. Dalam kesempatan itu, ia menilai penting bagaimana dalam konteks regulator menyederhanakan perizinan.
"Sebelum saya bergabung dengan pemerintah, izin jenisnya itu di Kominfo 36, sekarang tinggal lima. Sederhanakan saja kalau tidak perlu izin untuk apa minta izin," tegas Rudiantara.
Meski demikian, lanjutnya, posisi Kemenkominfo tetap sebagai regulator. Hanya saja, sifatnya pemerintah lebih mengintervensi ketika ada kepentingan masyarakat yang tidak berimbang dalam artian ada pihak yang dirugikan terutama dari sisi masyarakat.
"Terus, apakah tidak berperan sebagai regulator? Masih. Tapi bagaimana regulator itu sesedikit mungkin mengatur. Pemerintah harus masuk manakala ada kepentingan masyarakat, yakni ada ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen," imbuhnya.
Bahkan, tambahnya, cara minta izinnya pun jelas dan juga dipercepat, termasuk bagi startup. Hal itu dimudahakan agar startup di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang lebih maksimal di masa mendatang.
"Startup, kita tahu digital startup itu tidak perlu minta izin ke Kominfo dan cuma registrasi, daftar sendiri, yang penting ada akta pendirian, perusahaan dan NPWP," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi menyampaikan pentingnya literasi agar generasi muda bisa keluar dari kegagapan teknologi digital. Dirinya memberikan contoh di media sosial di mana banyak informasi yang sifatnya merusak atau informasi sampah yang justru dipertanyakan kebenarannya.
"Bahkan Presiden Jokowi pun menjadi sasaran hoaks seperti tuduhan anggota PKI yang sudah berkali-kali dibantah karena memang tidak masuk akal PKI bubar 1965 sementara Presiden Jokowi lahir di 1961. Di situ lah pentingnya kita menggunakan akal sehat dalam menyaring setiap informasi," tutup Bursah.
(SAW)
https://ift.tt/2rHp4Qx
December 17, 2018 at 08:28PM from METROTVnews.com https://ift.tt/2rHp4Qx
via IFTTT
No comments:
Post a Comment