GP Ansor Duga Isu Uighur Dipolitisasi

Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk dugaan diskriminasi etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Namun, GP Ansor mengajak publik tidak reaktif berlebihan.

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengatakan persoalan di Xinjiang sangat kompleks karena sudah dimulai sejak Tiongkok masih dalam masa dinasti. Separatisme, ekstremisme, terorisme, serta kesenjangan sosial, kata dia, adalah benang kusut yang memang harus segera diselesaikan pemerintah Tiongkok.

"Penyikapan Tiongkok anti-Islam adalah prematur dan mengenyampingkan fakta sejarah tersebut, terlalu tergesa-gesa dan reaktif," kata Gus Yaqut melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Desember 2018.

PP GP Ansor mengaku telah mengkaji secara geopolitik terkait isu etnis Uighur di Xinjiang. Gus Yaqut menyatakan ada indikasi isu diskriminasi etnis Uighur dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik.

"Termasuk kepentingan politik di tanah air mendekati Pileg dan Pilpres 2019 mendatang," ujarnya.

Baca: Pedemo Simpati Uighur Minta Dubes Tiongkok Diusir

Menurut Gus Yaqut, fakta yang terjadi di Xinjiang juga dibelokkan sedemikian rupa, sehingga jadi senjata dari kekuatan politik tertentu untuk menyerang kekuatan politik lainnya. Temuan GP Ansor, kata dia, ada hal yang sangat jauh berbeda dengan isu yang menyebar di Indonesia. 

Gus Yaqut bilang, berita yang tersebar kalau Pemerintah Tiongkok anti islam adalah pesan yang dibawa kepentingan tertentu. Isu itu juga ditunggangi kekuatan politik tertentu dengan tujuan membawa situasi krisis tersebut ke Indonesia. 

"Bahkan, banyak berita hoaks diproduksi. Kami menemukan banyak link berita yang tidak sesuai fakta, seperti foto-foto kejadian lain tapi disebut itu kejadian yang menimpa etnis Uighur di Xianjiang. Ini jahat sekali," ungkapnya.

GP Ansor menduga ada kepentingan politik transnasional menggunakan isu kebijakan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang dengan objek etnis Uighur. Isu dibuat seolah ini peperangan antara Tiongkok dan Islam, dengan tujuan terjadi chaos dengan sentimen agama. Situasi semacam ini pernah dilakukan kelompok separatis ISIS di Suriah dan Irak.

Gus Yaqut mengatakan, separatis dari etnis Uighur yang merupakan alumni ISIS Suriah kembali ke Tiongkok dengan mengedepankan isu agama sebagai pintu pembuka rencana rusuh dan teror di Asia pada umumnya. Cara pemerintah Tiongkok mengatasi dugaan adanya gerakan separatis ini harus dihormati karena menyangkut kedaulatan sebuah negara. 

Begitu pula dengan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani gerakan separatisme dan terorisme tidak boleh direcoki entitas negara mana pun. 

"Jika pun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat, bukan pada kesimpulan bahwa pemerintah Tiongkok anti islam," ungkapnya.

(AGA)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CsLife
December 21, 2018 at 09:36PM from METROTVnews.com http://bit.ly/2CsLife
via IFTTT